YOGYAKARTA, BANGKATVNEWS.COM — Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak serta meningkatkan efisiensi operasional instansi pemerintah.
Meski demikian, kebijakan tersebut mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Dosen Manajemen Kebijakan Publik (MKP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Agustinus Subarsono, menilai penerapan WFH berpotensi menurunkan produktivitas apabila tidak didukung dengan sistem kerja yang matang.
Menurutnya, keberhasilan WFH sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur teknologi dan budaya kerja mandiri di lingkungan ASN.
“Jika budaya kerja masih bergantung pada arahan atasan dan belum terbiasa mandiri, maka WFH berpotensi membuat produktivitas menurun karena ASN bisa terdistraksi pekerjaan rumah tangga,” ujarnya, Jumat (10/4).
Ia menegaskan, penerapan WFH perlu diiringi dengan sistem kerja berbasis output yang jelas dan terukur, seperti penggunaan timesheet, laporan kerja berkala, serta rapat daring harian maupun mingguan.
Dari sisi anggaran, Subarsono mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menyimpulkan adanya efisiensi signifikan. Ia menilai perlu kajian mendalam untuk memastikan penghematan biaya operasional, khususnya listrik, benar-benar berdampak terhadap APBN maupun APBD.
“Jangan hanya asumsi. Harus dihitung secara konkret apakah efisiensi yang dihasilkan benar-benar signifikan,” tegasnya.
Di sisi lain, WFH dinilai mampu menekan biaya transportasi pegawai dan konsumsi energi, terutama di kota-kota besar. Namun, dampak tersebut dinilai belum tentu signifikan di daerah kecil maupun wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Subarsono juga menyoroti pentingnya gaya kepemimpinan berbasis kepercayaan (trust-based leadership) dalam mendukung efektivitas WFH. Menurutnya, pimpinan harus memberikan kepercayaan penuh kepada ASN untuk bekerja secara mandiri dan bertanggung jawab.
Ia turut mengingatkan potensi penyalahgunaan kebijakan WFH, terutama jika diterapkan pada hari Jumat yang berdekatan dengan akhir pekan. ASN dari kalangan ekonomi menengah ke atas dinilai berpotensi memanfaatkan WFH untuk libur panjang.
Sementara itu, ASN dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah justru cenderung memanfaatkan waktu tersebut untuk mencari tambahan penghasilan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan empat indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan WFH, yakni capaian target kerja, ketepatan waktu penyelesaian tugas, kualitas hasil pekerjaan, serta tingkat partisipasi dan respons dalam kegiatan digital.
“Evaluasi perlu dilakukan setelah satu hingga dua bulan pelaksanaan, termasuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan publik,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak semua pekerjaan ASN dapat dilakukan secara WFH. Layanan publik seperti pembuatan SIM, KTP, sertifikat tanah, hingga layanan kesehatan tetap membutuhkan kehadiran fisik.
Dalam sektor pendidikan, Subarsono lebih mendorong pembelajaran dilakukan secara tatap muka guna mencegah learning loss serta meningkatkan efektivitas interaksi antara pengajar dan peserta didik.
Sebagai penutup, ia menyarankan pemerintah menerapkan sistem kerja berbasis output harian, laporan mingguan, serta mekanisme reward and punishment yang jelas agar kebijakan WFH dapat berjalan optimal.
