PANGKALPINANG, BTVNews.com — Konsorsium PERMAMPU (Perempuan Sumatera Mampu) bersama jaringannya di Pulau Sumatera menyerukan komitmen serius pemerintah dalam menangani bencana ekologis yang terus berulang. Seruan ini disampaikan dalam peringatan International Women’s Day (Hari Perempuan Sedunia) pada 7 Maret 2026 yang digelar secara hybrid dan diikuti 312 peserta, terdiri dari 302 perempuan dan 10 laki-laki dari 10 provinsi di Sumatera.
Kegiatan bertema “Berbagi dan Belajar Bersama: Pengalaman dan Penelitian Aksi Kepemimpinan Perempuan dalam Penanganan Bencana untuk Pemenuhan Hak Perempuan Marginal dan Keadilan Gender” itu menyoroti kuatnya peran perempuan dalam menghadapi bencana, sekaligus mengkritik lemahnya respons pemerintah terhadap krisis ekologis yang melanda berbagai wilayah di Sumatera.
Dalam sambutannya, perwakilan program INKLUSI, Ela Hasanah, menegaskan pentingnya pengakuan terhadap kepemimpinan perempuan dalam penanganan bencana.
“Partisipasi perempuan menjadi kunci dalam menyelenggarakan penanganan bencana yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Perempuan Paling Terdampak, Namun Kerap Terabaikan
PERMAMPU menyoroti bahwa setiap bencana sering menimbulkan dampak berlapis bagi perempuan dan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, serta perempuan dari kelompok minoritas.
Namun, respons pemerintah dan relawan dinilai masih cenderung seragam dan belum sepenuhnya memenuhi standar kemanusiaan internasional seperti Sphere Association melalui Sphere Standards. Penanganan bencana juga dinilai terlalu berfokus pada rehabilitasi infrastruktur fisik, sementara kebutuhan spesifik penyintas perempuan sering terabaikan.
Melalui kegiatan ini, PERMAMPU mempresentasikan pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyintas perempuan dan kelompok rentan. Pendekatan tersebut meliputi penyediaan data terpilah, penjangkauan kelompok rentan, pemberian bantuan kebutuhan spesifik, hingga dukungan pemulihan trauma.
Kisah Ketangguhan Perempuan Akar Rumput
Di tengah keterbatasan, banyak perempuan justru tampil sebagai penggerak utama di lapangan.
Salah satunya adalah Nurbaeti, staf lapangan organisasi Flower Aceh yang juga menjadi korban banjir di Aceh Tamiang. Ia menceritakan perjuangannya menyelamatkan anak kembar dan orang tuanya saat banjir melanda, sementara ia terpisah dari suaminya.
Rumahnya rusak dan harta bendanya hanyut. Namun di tengah trauma itu, Nurbaeti justru membantu membuka dapur umum dan menyalurkan bantuan bagi warga di desanya.
“Saya merasa hati bisa pulih karena masih bisa membantu dan berbagi dengan orang lain yang juga membutuhkan,” katanya.
Kisah serupa datang dari Evi, seorang aktivis kemanusiaan di Sumatera Barat yang juga penyandang disabilitas. Saat banjir bandang melanda, ia berjuang menyelamatkan anak serta orang tuanya yang sudah lansia, sekaligus membantu warga sekitar dengan menghubungkan jaringan relawan untuk mempercepat bantuan.
Banjir Berulang, Mitigasi Minim
PERMAMPU mencatat bencana banjir berulang terus terjadi di berbagai wilayah Sumatera dengan dampak yang semakin parah. Banjir besar bahkan kembali terjadi di Lampung pada 6 Maret 2026.
Kesaksian dari Riau menyebutkan bahwa banjir di wilayah Kampar dan Rokan Hilir kini seperti siklus lima tahunan yang dianggap “normal”.
Ironisnya, kesiapsiagaan pemerintah maupun masyarakat dinilai masih sangat minim. Pemerintah dinilai belum serius melakukan mitigasi bencana maupun mengendalikan kerusakan lingkungan yang menjadi salah satu penyebab utama bencana ekologis.
Di Aceh, misalnya, pemerintah disebut masih menerbitkan lebih dari 20 izin pengolahan lahan hutan kepada perusahaan meski wilayah tersebut sedang menghadapi situasi bencana.
Selain itu, respons tanggap darurat pemerintah juga dianggap lamban dan tidak merata. Banyak wilayah terdampak mengaku minim kehadiran bantuan negara.
Korban Kecil Kerap Diabaikan
Kritik juga muncul terhadap cara pandang pemerintah dalam merespons bencana yang dinilai terlalu bergantung pada “level dampak”.
MZ, perempuan berusia 23 tahun dari Tapanuli Tengah, menceritakan pengalaman pahitnya saat meminta bantuan evakuasi setelah rumah keluarganya tertimbun longsor.
Ia berusaha menyelamatkan kedua orang tuanya yang terjebak di dalam rumah. Namun permintaannya justru dianggap sepele oleh aparat.
“Kami dibilang korban sedikit, masih ada ratusan korban di tempat lain, jadi kami tidak seberapa,” ungkapnya.
Situasi serupa juga terjadi di tingkat nasional. Pemerintah pusat dinilai tidak menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional sehingga penanganannya dianggap tidak sistematis dan minim sumber daya.
PERMAMPU mencatat, dari total usulan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebesar Rp205 triliun, pemerintah pusat hanya mengalokasikan sekitar Rp56 triliun untuk wilayah Sumatera.
Seruan untuk Pemerintah
Dalam peringatan Hari Perempuan Sedunia tersebut, PERMAMPU dan jaringannya menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, mereka menegaskan bahwa perempuan akar rumput di Sumatera telah menunjukkan kapasitas resiliensi yang kuat dalam menghadapi bencana. Banyak di antara mereka merupakan anggota Credit Union yang tergabung dalam forum komunitas perempuan akar rumput.
Kedua, perempuan dan kelompok rentan perlu terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang berulang melalui penguatan organisasi komunitas yang inklusif.
Ketiga, pemerintah desa diminta membangun sistem aksi antisipatif berbasis komunitas melalui mekanisme peringatan dini dengan melibatkan perempuan, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Keempat, pemerintah pusat dan daerah didesak menangani bencana ekologis di Sumatera secara sistematis. Upaya penanganan harus berjalan paralel dengan mitigasi bencana dan konservasi hutan, serta melibatkan perempuan dan kelompok rentan secara bermakna.
PERMAMPU juga menuntut adanya komitmen nyata pemerintah dalam bentuk alokasi anggaran yang berpihak pada pemulihan dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatera.
“Bencana yang terus berulang ini bukan semata persoalan alam, tetapi juga akibat kerusakan ekologis yang dibiarkan. Tanpa perubahan kebijakan yang serius, masyarakat—terutama perempuan—akan terus menjadi pihak yang paling terdampak,” tegas pernyataan konsorsium tersebut.
