PANGKALPINANG – bangkatvnews.com – Di tengah tekanan ekonomi global yang dipicu konflik geopolitik dan kenaikan harga energi dunia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil menjaga laju inflasi tetap terkendali sepanjang semester pertama 2026.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Bangka Belitung pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,35 persen secara bulanan (month to month/mtm), sementara secara tahunan (year on year/yoy), inflasi mencapai 2,92 persen, masih berada dalam kisaran target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Capaian tersebut juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 3,34 persen (yoy). Bahkan, Bangka Belitung menjadi daerah dengan inflasi tahunan terendah ketujuh di Indonesia. Meski demikian, tekanan inflasi pada Juni 2026 masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal dan domestik.
Secara bulanan, kenaikan harga dipicu meningkatnya harga minyak dunia akibat konflik di Selat Hormuz. Kondisi itu berdampak pada naiknya tarif angkutan udara seiring kenaikan harga avtur, serta penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang diberlakukan pemerintah sejak 10 Juni 2026.
Selain sektor transportasi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga menyumbang inflasi. Harga daging ayam ras meningkat akibat terbatasnya pasokan pasca-Iduladha, sementara permintaan masyarakat melonjak menjelang tradisi perayaan Tahun Baru Hijriah di Bangka Belitung.
Secara tahunan, inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan yang masih tinggi akibat ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, harga cumi-cumi dan tarif angkutan udara juga menjadi penyumbang utama inflasi tahunan di Bangka Belitung.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy, memastikan pihaknya bersama pemerintah daerah dan seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah pengendalian harga agar inflasi tetap terkendali.
“Bank Indonesia akan terus mendorong penguatan pengendalian inflasi di daerah bersama pemerintah dan seluruh mitra strategis di Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sampai Juni 2026, kami telah menyelenggarakan 10 kali High Level Meeting (HLM) untuk merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran, khususnya pada kelompok pangan,” ujar Rommy.
Sebagai bentuk intervensi di lapangan, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah juga telah menggelar 64 kali Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah hingga Juni 2026. Program tersebut bertujuan menjaga keterjangkauan harga pangan melalui distribusi yang tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat komoditas.
Selain itu, BI terus memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna memastikan pasokan pangan ke Bangka Belitung tetap tersedia. Upaya lain juga dilakukan melalui pendampingan kepada UMKM sektor pertanian serta edukasi kepada Masyarakat, mengenai pentingnya berbelanja dan mengonsumsi secara bijak sebagai bagian dari pengendalian inflasi.
Rommy menegaskan, tantangan inflasi ke depan masih cukup besar seiring tingginya ketidakpastian ekonomi global dan kondisi geopolitik dunia. Karena itu, strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif, akan terus diperkuat melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
“Penguatan optimisme, komitmen, dan sinergi bersama kepala daerah serta seluruh instansi terkait harus terus dilakukan, agar inflasi tetap berada pada level yang rendah dan stabil. Inflasi yang terjaga menjadi modal penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global,” pungkas Rommy.
Keberhasilan Bangka Belitung menjaga inflasi di bawah angka nasional menjadi indikator positif bagi stabilitas ekonomi daerah. Kondisi tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
